Lapor Pak Gubernur! Proyek Rehabilitasi Jalan Siantar-Tanah Jawa di Simalungun Disorot: Papan Informasi Koyak Diduga Disengaja, Pengadukan Semen Masih Manual

Foto Saat Kegiatan dan Papan Informasi

 SIMALUNGUN, - Prinsip keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah sebenarnya sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan ini dibuat salah satunya agar masyarakat bisa mengetahui detail pekerjaan, besar anggaran yang dikucurkan, sekaligus ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Namun dalil itu seolah tidak berlaku di lokasi proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Siantar – Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (PHTC – 5a). Awak media menemukan sejumlah kejanggalan mencurigakan di lapangan, yang langsung menjadi sorotan tajam warga sekitar. 

Temuan paling mencolok adalah kondisi Papan Informasi Publik (PIP) proyek yang sudah koyak parah. Bagian-bagian yang memuat detail pekerjaan, nilai anggaran, nama pelaksana hingga tenggat waktu penyelesaian sudah tidak terbaca utuh. Kondisi ini bahkan patut diduga disengaja, agar masyarakat tidak bisa memantau dan mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai uang negara tersebut.

Selain masalah papan informasi, awak media juga menemukan fakta lain yang tak kalah memprihatinkan. Di titik pengerjaan penahan tembok tanah, para pekerja terlihat masih melakukan pengadukan semen secara manual, tanpa menggunakan alat berat atau mesin pengaduk semen (molen) yang semestinya menjadi standar pelaksanaan proyek jalan berskala provinsi. Praktik ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil bangunan yang tidak maksimal dan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Ketika dikonfirmasi terkait dua kejanggalan itu, salah satu pekerja yang sedang bertugas justru mengaku tidak mengetahui apa-apa. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan keberadaan pengawas lapangan yang seharusnya selalu ada memantau jalannya pekerjaan setiap saat. 

“Tidak tahu kami Pak, soal kenapa papan proyeknya bisa koyak begini. Kalau soal pengawas, tadi pagi sempat ada di sini, tapi sekarang entah pergi ke mana,” ungkap pekerja tersebut singkat saat ditemui di lokasi, Sabtu (24/7/2026).

Merespons temuan di lapangan, sejumlah warga yang melintas di ruas jalan tersebut menyayangkan kelalaian yang terjadi. Mereka meminta instansi dinas teknis terkait di tingkat provinsi untuk benar-benar hadir dan mengawasi pelaksanaan proyek secara ketat, agar tidak terjadi penyimpangan baik dari segi kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggaran negara.

“Kami berharap pihak dinas dan pengawas tidak hanya absen di lapangan. Proyek ini uang rakyat, harusnya dikerjakan sesuai aturan. Jangan sampai karena pengawasan longgar, kualitas jalan yang kami harapkan malah tidak tercapai dan merugikan masyarakat banyak,” tegas salah satu warga asal Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara selaku pengguna anggaran proyek tersebut. Redaksi serang-raya.com berharap laporan ini menjadi perhatian serius Bapak Gubernur untuk segera menurunkan tim pengawas independen guna menelusuri berbagai kejanggalan yang ditemukan di lapangan, serta memastikan proyek berjalan transparan, akuntabel dan sesuai spesifikasi teknis. (RG)