Aliansi Banten Menggugat Soroti Dindik Banten habis Anggaran Miliaran Rupiah untuk sewa Hotel di Tahun 2026

Banten - Aturan larangan mutlak bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyewa hotel untuk kegiatan sudah dilonggarkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah memberikan izin kembali bagi pemerintah daerah untuk mengadakan rapat atau kegiatan di hotel dan restoran dengan syarat tertentu

Kebijakan dan Relaksasi AnggaranKebijakan pengetatan atau pembatasan awal dari Presiden sempat diberlakukan untuk efisiensi anggaran negara di daerah 

Menteri Dalam Negeri menyatakan efisiensi bukan berarti larangan total, melainkan pembatasan agar kegiatan di hotel tidak berlebihan.Izin relaksasi diberikan untuk membantu menghidupkan kembali industri perhotelan dan restoran yang sepi serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).Syarat dan Ketentuan Kegiatan OPD Kegiatan di hotel harus memiliki substansi yang jelas, urgensi tinggi, dan skala prioritas.Frekuensi 

dan intensitas pertemuan di luar kantor harus dibatasi secara wajar.Pejabat daerah tetap diminta untuk hidup sederhana, menghindari gaya hidup mewah (flexing), dan tidak mengadakan acara seremonial yang berlebihan.

Hal ini terjadi adanya anggaran sewa hotel di dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Provinsi Banten tercatat telah menghabiskan anggaran Rp3.773.455.000 hanya untuk biaya sewa hotel hingga Juli 2026.

Hal ini menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Banten Menggugat ( ABM )yang di ketua umum oleh Erwin Teguh mengatakan dengan ramainya pembicaraan orang tua siswa SMA/SMK negeri di Banten masih harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan baju seragam anak-anaknya, Hingga saat ini, biaya seragam, atribut, dan kebutuhan sekolah lainnya di jenjang SMA/SMK negeri masih sepenuhnya dibebankan kepada orang tua.

Erwin menambahkan,Bagi keluarga mampu mungkin tidak menjadi masalah. Namun bagi keluarga kurang mampu, beban tersebut sangat berat dan hal ini sudah kita jadikan acuan kepada inspektorat Banten saat melakukan gerakan aksi dan audensi yang mana pembelian seragam melalui modus koperasi sangat lah kemahalan serta mencari keutungan untuk kepentingan oknum sekolah." Ungkap nya 

Mengenai sewa hotel Padahal Pemprov Banten memiliki banyak gedung dan aula milik pemerintah yang dapat digunakan untuk kegiatan rapat dan dinas.

“Jika kegiatan dipusatkan di gedung pemerintah, uang Rp3,7 miliar itu tidak perlu habis untuk sewa ruangan hotel.

Menurutnya Erwin Teguh  anggaran sebesar itu lebih tepat digunakan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa.

“Uang Rp3,7 miliar itu lebih baik dipakai untuk membelikan seragam gratis buat anak-anak SMA/SMK. Kasihan orang tua yang tidak mampu, sudah bayar ini itu, masih harus beli seragam yang harganya tidak murah,” katanya.

Dengan anggaran Rp3,7 miliar, ribuan siswa dari keluarga tidak mampu sebenarnya bisa mendapatkan seragam baru yang layak. Mereka bisa bersekolah dengan percaya diri, tanpa merasa minder karena seragam lama yang sudah pudar dan kekecilan.

Warga berharap pemerintah provinsi lebih memprioritaskan kebutuhan dasar peserta didik sebelum anggaran habis untuk hal-hal yang sifatnya administratif.

“Rakyat hanya berharap sederhana. Dahulukan dulu kebutuhan anak-anak yang paling mendasar, sebelum uang rakyat habis untuk sewa hotel,” ujarnya.

Kami Atas nama lembaga akan melayangkan surat ke dinas pendidikan provinsi Banten agar memberikan data atau informasi yang akurat mengenai biaya sewa hotel yang telah menghabiskan anggara miliaran rupiah.