GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas

SERANG – Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran disiplin oleh oknum lurah di Kota Serang.

Desakan tersebut berkaitan dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan GMAKS, di antaranya dugaan penggantian pelat nomor kendaraan dinas berpelat merah serta dugaan tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan anggaran Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Selain itu, GMAKS juga meminta BKPSDM Kota Serang memanggil dan memeriksa Kasi Pembangunan Kelurahan Pengampelan terkait mekanisme petunjuk teknis (juknis) perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pelaksanaan teknis penggunaan anggaran Pokmas.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan paving block dengan jadwal kegiatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun GMAKS, pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan pada anggaran Triwulan IV, yakni Oktober–November 2026. Namun, pekerjaan disebut telah dimulai sejak Agustus 2026, kemudian sempat terhenti dan kembali dikerjakan pada November 2026.

GMAKS juga mendesak BKPSDM memanggil dan mengklarifikasi status Ketua Pokmas yang diduga merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut GMAKS, persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan disiplin ASN maupun konflik kepentingan dalam pengelolaan kegiatan.

"Kami meminta BKPSDM Kota Serang tidak tinggal diam. Seluruh laporan dan dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku," demikian sikap GMAKS.

Tidak hanya itu, kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan atas dugaan tindak kekerasan terhadap siswa yang diduga dilakukan oleh oknum guru SDN Pengampelan. Kami mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan pemeriksaan, menyampaikan hasilnya secara transparan, serta mengambil tindakan tegas apabila dugaan tersebut terbukti.

GMAKS memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada BKPSDM Kota Serang untuk memberikan respons dan kejelasan tindak lanjut atas laporan tersebut.

Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada kejelasan hasil pemeriksaan atau tindak lanjut resmi, GMAKS menyatakan akan melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Serang pada pekan depan.

Hingga berita ini disusun, pihak-pihak terkait maupun BKPSDM Kota Serang belum memberikan keterangan atau jawaban resmi atas persoalan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, sanggahan, maupun penjelasan guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas
  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas
  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas
  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas
  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas
  • GMAKS Desak BKPSDM Kota Serang Periksa Oknum Lurah dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pokmas

Posting Komentar