Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas



SERANG – Aliansi Pamungkas Banten menyoroti kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi (standby loan) di lingkungan Bank BJB KCK Banten yang diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp8,7 miliar.

Kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten tersebut menjadi perhatian Aliansi Pamungkas Banten karena diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan internal perbankan bersama pihak swasta dalam proses pengajuan hingga pencairan fasilitas kredit.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, kredit senilai Rp10 miliar tersebut diajukan oleh pemilik manfaat PT Aryando Sejahtera Abadi berinisial BH alias BK dengan menggunakan sejumlah dokumen yang diduga direkayasa atau fiktif.

Dokumen tersebut meliputi legalitas perusahaan, laporan keuangan hasil audit, proyeksi pekerjaan proyek APBD/APBN, hingga dokumen kontrak pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sorotan juga tertuju pada dugaan keterlibatan oknum internal Bank BJB KCK Banten berinisial NF, yang saat itu menjabat sebagai Account Officer Komersial periode 2018–2019. NF diduga mempermudah proses verifikasi dan analisis kredit meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

Dalam perkara tersebut, NF juga diduga menerima imbalan sebesar Rp338,5 juta. Sementara itu, berdasarkan hasil audit BPK RI sebagaimana diberitakan, kerugian negara ditaksir mencapai Rp8,7 miliar.

Koordinator Aliansi Pamungkas Banten, Babay Muhedi, mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Banten dan Kejaksaan, agar mengawal perkara tersebut sampai tuntas tanpa pandang bulu.

Menurut Babay, penanganan perkara korupsi di lingkungan perbankan daerah tidak boleh berhenti sebatas penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara. Penegakan hukum harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan.

"Jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada dua orang tersangka. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut sampai ke akar-akarnya, membuka secara terang benderang seluruh aliran dana, serta menelusuri apakah ada pihak lain yang ikut menikmati atau terlibat dalam proses pencairan kredit tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," tegas Babay Muhedi.

Ia juga meminta agar proses hukum terhadap perkara tersebut dikawal secara transparan, termasuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Perbankan Daerah Harus Bersih dari Praktik Korupsi

Lebih lanjut, Aliansi Pamungkas Banten menilai kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen Bank BJB sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah harus dijaga melalui tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat ingin perbankan daerah melalui BUMD ini benar-benar bersih, transparan, dan tidak menjadi tempat berlindung bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Dana dan fasilitas perbankan harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan justru menjadi celah untuk memperkaya pihak tertentu," ujarnya.

Aliansi Pamungkas Banten menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk mengawal perkembangan perkara dugaan korupsi kredit Bank BJB KCK Banten tersebut.

Bagi Aliansi Pamungkas Banten, uang yang bersumber dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum, siapa pun pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas
  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas
  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas
  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas
  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas
  • Aliansi Pamungkas Banten Soroti Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Rp8,7 Miliar di Bank BJB, Desak APH Usut Tuntas

Posting Komentar