Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang

SERANG – Menilai lambannya tindak lanjut pemeriksaan dugaan penjualan seragam sekolah di wilayah Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Aliansi Pamungkas Banten memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) serta Inspektorat Kabupaten Serang.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi massa sekitar 100 orang.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi Nomor: 47/APB/SPRAUD/XI/2026 tertanggal 5 November 2026, aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus desakan kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator aksi, Babay Muhedi, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan keseriusan Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang dalam menindaklanjuti dugaan praktik penjualan seragam sekolah yang disebut-sebut terjadi di lingkungan SDN se-Kecamatan Lebakwangi.

Persoalan yang menjadi sorotan berkaitan dengan dugaan penjualan pakaian batik dan seragam sekolah dengan nilai Rp230.000 kepada wali murid di sejumlah sekolah dasar negeri di wilayah tersebut.

Aliansi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum kepala sekolah serta dugaan pengarahan pengadaan atau pembelian seragam kepada salah satu perusahaan, yakni CV Adela.

Soroti Aturan Larangan Penjualan Seragam oleh Pendidik

Aliansi Pamungkas Banten menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Sebab, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur larangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjual pakaian seragam di satuan pendidikan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Selain itu, Pasal 12 dan Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 juga menjadi acuan. Pasal 12 mengatur bahwa pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik, sementara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaannya dengan memprioritaskan peserta didik kurang mampu.

Sementara Pasal 13 menegaskan sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau membebankan kepada orang tua untuk membeli seragam sekolah baru setiap kenaikan kelas maupun penerimaan peserta didik baru.

Bahkan, Pasal 14 peraturan tersebut mengatur sanksi administratif bagi pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban penerapan ketentuan pakaian seragam sekolah.

Desak Pemeriksaan Kedisiplinan ASN

Tidak hanya menyoroti aturan pendidikan, Aliansi Pamungkas Banten juga meminta BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Serang memeriksa aspek kedisiplinan aparatur apabila dugaan tersebut melibatkan kepala sekolah atau PNS.

Hal ini merujuk pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang antara lain melarang PNS menyalahgunakan wewenang serta menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

Selanjutnya, Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan larangan dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, Aliansi meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan mekanisme penjualan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran disiplin oleh aparatur yang terlibat.

Lima Tuntutan Aliansi Pamungkas Banten

Dalam aksi mendatang, Aliansi Pamungkas Banten membawa sejumlah tuntutan, yaitu:

1. Mendesak Dindik Kabupaten Serang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penjualan seragam sekolah di Kecamatan Lebakwangi.

2. Mendesak pemeriksaan terhadap 20 SDN di wilayah Kecamatan Lebakwangi terkait mekanisme pengadaan, penjualan, harga, dan distribusi seragam sekolah.

3. Mendesak Inspektorat Kabupaten Serang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

4. Mendesak BKPSDM Kabupaten Serang melakukan pemeriksaan kedisiplinan terhadap aparatur yang terbukti memiliki keterlibatan dalam dugaan pelanggaran.

5. Meminta evaluasi dan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran.

Penanggung jawab aksi, Saeful Bahri, yang juga merupakan Ketua GMAKS, bersama koordinator lapangan Babay Muhedi menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Aliansi menegaskan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang bagi praktik yang berpotensi membebani orang tua murid maupun membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Mereka berharap Dindik, Inspektorat, dan BKPSDM Kabupaten Serang tidak lagi lamban dalam merespons persoalan tersebut dan segera memberikan penjelasan serta hasil pemeriksaan secara terbuka.

"Kami meminta pemerintah daerah jangan tutup mata. Aturan sudah jelas mengatur larangan penjualan seragam oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pemeriksaan dan tindakan tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut tanpa kepastian," demikian sikap yang akan disuarakan Aliansi Pamungkas Banten dalam aksi mendatang.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak sekolah maupun perusahaan terkait masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, serta hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan tetap terbuka.

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang
  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang
  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang
  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang
  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang
  • Aliansi Pamungkas Banten Siapkan Gelombang Aksi di Dindik dan Inspektorat Kabupaten Serang

Posting Komentar