Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN



JAKARTA — LSM Siliwangi Bersatu mengawal masyarakat Kota dan Kabupaten Serang mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (20/10/2026). Mereka mendesak penyelesaian dugaan tunggakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2018–2020 serta evaluasi pelayanan pertanahan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat.

Koordinator aksi, Bung Beka, selaku Ketua LSM Siliwangi Bersatu Kota Serang, meminta Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten turun langsung memeriksa persoalan di Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Serang.

Berdasarkan dokumen pernyataan LSM Siliwangi Bersatu, residu PTSL yang disorot meliputi sekitar 2.000 sertifikat program 2019 di Kecamatan Curug, sekitar 1.500 sertifikat PTSL 2020 di Kecamatan Walantaka, serta sekitar 500 sertifikat PTSL 2019 di Kelurahan Pancalaksana yang disebut belum jelas penyelesaiannya.

Angka tersebut merupakan informasi dalam dokumen LSM dan belum diverifikasi melalui data resmi BPN.

Residu PTSL Desa Mongpok Belum Tuntas

Keluhan serupa datang dari Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun LSM Siliwangi Bersatu, puluhan hingga ratusan berkas PTSL tahun 2018–2019 disebut masih belum terselesaikan hingga 2026.

Warga mempertanyakan lambannya penanganan berkas oleh satuan tugas (satgas) BPN Kota dan Kabupaten Serang yang sebelumnya menangani persoalan tersebut. Perpindahan tugas personel Satgas yang disebut berkaitan dengan penanganan berkas itu ke daerah lain turut menjadi perhatian masyarakat.

Warga berharap perpindahan personel tidak menghambat penyelesaian administrasi dan tidak membuat berkas mereka terbengkalai. Setelah bertahun-tahun menunggu, masyarakat menuntut kejelasan status berkas, pihak yang kini bertanggung jawab, serta jadwal penyelesaian yang pasti.

Pelayanan Administrasi Turut Disorot

Selain residu PTSL, massa menyoroti keluhan mengenai lambannya proses perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (SHM), penghapusan BPHTB dan PPh terutang, serta penerbitan buku tanah pengganti dalam persoalan PTSL 2020 di Kelurahan Pipitan, Kota Serang.

Kanal pengaduan WhatsApp Kantor Pertanahan Kota Serang juga dipertanyakan karena dinilai belum optimal memberikan respons dan kepastian informasi kepada masyarakat.

Desak Pemeriksaan dan Penyelesaian Konkret

LSM Siliwangi Bersatu mendesak Kementerian ATR/BPN untuk:

1. Memeriksa seluruh residu PTSL 2018–2020 di Kota dan Kabupaten Serang.

2. Membuka data tunggakan, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan target penyelesaian.

3. Menelusuri tanggung jawab penanganan berkas yang belum selesai, termasuk di Desa Mongpok.

4. Mengevaluasi pelayanan administrasi pertanahan, termasuk proses BPHTB dan PPh terutang.

5. Mengevaluasi kinerja pejabat terkait dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Mereka juga meminta Kementerian ATR/BPN turun langsung ke Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Serang untuk memeriksa kondisi di lapangan, memastikan kejelasan setiap berkas, serta mengawal penyelesaiannya hingga tuntas.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas tanahnya, bukan penantian bertahun-tahun tanpa kejelasan. Karena itu, BPN diminta memberikan penjelasan resmi mengenai jumlah berkas tertunggak, penyebab keterlambatan, penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tunggakan dan lambannya pelayanan tersebut masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi resmi dari pihak BPN. Seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan yang disampaikan bukan merupakan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi, dan pihak terkait tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN
  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN
  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN
  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN
  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN
  • Residu PTSL 2018–2020 hingga BPHTB dan PPh Dipersoalkan, LSM Siliwangi Bersatu Geruduk Kementrian ATR/BPN

Posting Komentar