Media, Lsm, dan Ormas Tuntut Pertanggungjawaban, Dugaan Pemukulan Pada Aksi di HUT Kabupaten Serang ke-500
SERANG, 9 Oktober 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang ke-500 diwarnai kericuhan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa mahasiswa di lingkungan Pendopo Bupati Serang. Sejumlah mahasiswa dan wartawan, termasuk jurnalis EkbisBanten, diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum yang disebut-sebut berasal dari unsur kepolisian dan petugas keamanan.
Peristiwa tersebut memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Video yang memperlihatkan kejadian tersebut beredar di media sosial melalui akun @ekbisbanten.
KRONOLOGI SINGKAT
Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Pendopo Bupati Serang dalam momentum peringatan HUT Kabupaten Serang ke-500.
Situasi aksi dilaporkan berubah ricuh dan sejumlah mahasiswa serta wartawan diduga mengalami kekerasan fisik.
Insiden tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan peserta aksi dan wartawan yang sedang melakukan peliputan.
Rekaman kejadian kemudian beredar di media sosial dan memicu tuntutan agar peristiwa tersebut diperiksa secara transparan.
LSM DAN ORMAS SOROTI PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT
Sejumlah elemen LSM, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan media menyoroti dugaan kekerasan tersebut serta meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif.
“Siapa yang harus bertanggung jawab atas kericuhan dan dugaan kekerasan ini? Menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara, bukan alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang,” demikian sorotan yang disampaikan dalam tuntutan agar kasus tersebut diusut secara terbuka.
Mereka juga meminta komitmen Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
DASAR HUKUM YANG MENJADI SOROTAN
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk ditelaah dalam peristiwa ini meliputi:
UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) — menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum — mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers — Pasal 8 mengatur perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Ketentuan pidana mengenai penganiayaan — penerapannya harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, fakta kejadian, dan ketentuan KUHP yang berlaku.
Ketentuan disiplin dan kode etik Polri — dapat menjadi dasar pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian.
Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap memerlukan pemeriksaan fakta, bukti, keterangan saksi, serta klarifikasi dari pihak yang dituduh terlibat.
LIMA TUNTUTAN LSM, ORMAS, DAN MEDIA
Sejumlah elemen masyarakat mendorong langkah-langkah berikut:
Mengusut tuntas dugaan pemukulan terhadap mahasiswa dan wartawan serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Meminta penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Serang mengenai kronologi kejadian dan peran petugas keamanan di lingkungan Pendopo Bupati.
Menjamin perlindungan korban, termasuk akses terhadap pemeriksaan dan perawatan medis apabila diperlukan.
Membuka perkembangan hasil pemeriksaan secara transparan, dengan tetap memperhatikan proses hukum dan hak semua pihak.
Menegakkan profesionalitas aparat, agar pengamanan kegiatan masyarakat dilaksanakan secara proporsional dan tidak melanggar hak warga negara maupun kebebasan pers.
KAWAL SAMPAI ADA KEJELASAN
Peristiwa ini perlu menjadi perhatian bersama. Kebebasan menyampaikan pendapat dan kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi.
LSM, ormas, dan elemen media menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Bupati Serang, sekaligus mengawal perkembangan kasus tersebut serta mendorong pemeriksaan secara objektif dan transparan guna memastikan kejelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Tidak boleh ada pembiaran apabila terbukti terjadi kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik. Semua pihak harus tunduk pada hukum dan proses pemeriksaan harus dilakukan secara transparan serta dapat di pertanggung jawabkan. (Amd)

Posting Komentar